(Sumber: the Congo Reform Association)

Diya Meiliza Putri (2021)

Dalam beberapa dekade terakhir, Republik Demokratik Kongo telah menjelma menjadi daerah konflik terpanas di dunia. Krisis Kongo tidak terlepas dari faktor historis kolonial yang masih meninggalkan pengaruh di daerah jajahannya. Pasca memperoleh kemerdekaan, Kongo memulai pembangunan negara dengan mengadopsi nilai-nilai kolonial yang kemudian menyebabkan instabilitas. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan regulasinya memicu pergolakan di tengah masyarakat. Kericuhan mulai marak terjadi ketika munculnya kelompok-kelopok ekstrimis yang menyebabkan perang sipil, penganiayaan, maupun tindak kekerasan. Seperti problematika Afrika pada umumnya, konflik etnis yang saling memperebutkan sumber daya alam menjadi pemicu lahirnya tindak kekerasan yang lebih tinggi. Genosida di Rwanda tahun 1994 telah menciptakan gelombang kekerasan yang mempengaruhi stabilitas negara-negara di kawasan.

Tindak kekerasan semakin marak terjadi saat pemerintah mulai merespon gerakan ekstrimis suku Tutsi di Kongo. Pemerintah Kongo yang didukung oleh negara Afrika lainnya mulai menggunakan pihak-pihak militer untuk menjaga keadaan negara agar tetap aman. Meningkatnya tensi antara pemerintah dan kelompok pemberontak mengakibatkan rakyat sipil semakin terdesak dengan keadaan. Bencana kemanusiaan di Kongo tahun 1996-1997 dan 1998-2003 merupakan yang terparah pasca Perang Dunia Kedua. Kematian hingga 5, 4 juta jiwa terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dimana memunculkan dinamika konflik yang semakin luas. Kematian tersebut lebih banyak disebabkan oleh krisis kemanusiaan Kongo yang mencapai tingkat terparah di Afrika. Kelangkaan pangan, layanan sosial yang buruk, dan tingginya angka kemiskinan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kestabilan negara. Memburuknya legitimasi pemerintahan Kongo semakin memperburuk upaya penanganan konflik. Keadaan ini semakin melegalkan pihak militer yang dengan leluasa menggunakan kekerasan untuk menekan rakyat sipil. Hal ini kemudian menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran dari Kongo ke negara-negara tetangganya.

Lebih dari 13 juta jiwa menghadapi kelaparan akut, dan lebih dari 5 juta jiwa telah meninggalkan rumah. Keadaan ini menyebabkan rakyat Kongo semakin terombang-ambing dengan ketidakpastian. Akses pangan dan air bersih yang sulit membuat ragam penyakit semakin berkembang. Penyakit Ebola yang melanda Kongo menginfeksi 3481 jiwa yang terus berlanjut dari tahun 2018-2020. Sulitnya penyaluran sarana kesehatan di kamp-kamp pengungsian warga Kongo membuat penyebaran virus semakin tidak terkendali. Adanya sejumlah titik menantang yang dijaga oleh kelompok-kelompok pemberontak membuat tindakan penanganan menjadi sedikit lamban. Krisis pangan juga menyebabkan malnutrisi pada anak-anak di kamp pengungsi Kongo. Lingkungan yang tidak memadai ini memberikan efek serius bagi pertumbuhan mereka dimanah hal ini juga menyebabkan traumatisasi akibat telah menyaksikan tindak kekerasan dalam jangka waktu yang lama. Keadaan ini menurut penulis dapat diatasi dengan menghidupkan kembali peran pemerintah Kongo dalam merespon isu-isu kemanusiaan yang melanda negaranya.

Menyadari bahwa tindakan pemerintah tidak akan datang dalam waktu yang cepat, keadaan ini perlu ditanggapi lebih lanjut oleh PBB selaku institusi internasional tertinggi. Konflik jangka panjang yang melanda Kongo akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan damai meskipun tidak menutup kemungkinan upaya resolusi dapat tercapai. Kekerasan yang diprakarsai oleh otoritas pemerintah Kongo dalam mempertahankan legalitasnya memberikan efek buruk bagi kelangsungan hidup negaranya. Hal ini turut diperparah dengan kemunculan kelompok-kelompok ekstrimis yang menggoyangkan stabilitas Kongo. Peristiwa Kongo merefleksikan penodaan terhadap hak-hak asasi manusia yang digaungkan oleh dunia internasional. Konflik Kongo telah bergejolak dalam kurun waktu 60 tahun sejak tindakan kekerasan ini pertama kali terjadi. Krisis yang dialami oleh rakyat Kongo membuka realitas tentang bentuk pemerintahan yang tidak terkoordinasi dengan baik akan menyebabkan intensitas kekerasan yang semakin tinggi. Demokrasi yang dicantumkan di nama negara Kongo tidak merefleksikan praktik demokrasi yang sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat di negaranya. Ambisi pemerintah yang mengeyampingkan peranan rakyat membuat kondisi Kongo jatuh kedalam krisis kemanusiaan yang semakin parah setiap harinya.

Keseluruhan opini dalam tulisan ini merupakan pandangan penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *