IR NEWS

10 Februari 2021

(sumber : https://grist.org/politics/why-does-joe-biden-call-climate-change-an-enormous-opportunity/)

Pada 20 Januari 2021 Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Biden memperoleh kemenanganya pada Presidential Election bersama pasangannya Kamala Harris. Setelah pelantikan dilaksanakan, Biden langsung mengubah kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin Amerika terdahulu, Donald. J Trump. Ada 17 point kebijakan terkait kepemimpinan Biden, diantaranya adalah kembali bergabungnya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement). Biden bersama negara-negara yang tergabung dalam perjanjian Paris akan bersama-sama melakukan kebijakan di negara nya masing-masing dalam mengatasi krisis iklim.

Pada masa pemerintahan Presiden Trump, Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris karena menurut Trump krisis iklim disebabkan oleh alam, bukan ulah manusia. Sebagai negara penghasil Gas Rumah Kaca terbesar kedua, Amerika Serikat berkontribusi banyak dalam mempengaruhi iklim dan pemanasan global di bumi. Berdasarkan laporan dari Environmental Protection Agency (EPA), Amerika Serikat bertanggung jawab atas 15 persen dari seluruh Emisi Gas Rumah Kaca diseluruh dunia.[1]

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, tercatat kenaikan suhu global paling tinggi dalam sejarah. Kenaikan suhu ini melahirkan banyak kerusakan di muka bumi, salah satunya adalah terjadinya kebakaran dahsyat yang melanda Australia. Seluruh Satwa dan Fauna kehilangan habitatnya, sementara Flora lenyap menjadi abu. Mencairnya es di kutub dengan esktrim merupakan efek dari krisis iklim dan pemanasan global.

(Sumber : https://ideas4development.org/en/joe-biden-climate-commitments-real-turning-point/)

Langkah Biden dalam Menghadapi Krisis Iklim

Salah satu gagasan Biden saat menandatangani Perjanjian Paris, dilakukan langkah awal yakni dengan memblokir pipa Keystone XL, proyek yang menjadi rebutan karena dapat membawa minyak dalam jumlah besar untuk disuling dari Kanada menuju Amerika Serikat. Sementara untuk proses pengeboran minyak dan gas yang dilakukan di Bears Ears dan Grand Staircase-Escalante, harus dihentikan karena butuh tinjauan ulang.[2] Langkah lainnya dalam tatanan eksekutif adalah ketika Biden mengarahkan lembaga Federal untuk meninjau seluruh regulasi dari era Trump yang dapat mempengaruhi kebijakan mengenai krisis iklim.

Dalam Perjanjian Paris, tidak ada aturan yang mengikat tiap negara dalam memberikan kebijakan untuk menurunkan emisi Gas. Namun tiap negara harus memberikan kontribusi nasional yang dituangkan dalam perjanjian Paris atau yang lebih dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Untuk merumuskan NDC, Biden harus melakukannya bersama dengan Kongres, Serikat pekerja, bisnis swasta, Walikota, dan Gubernur sebagai pemangku kepentingan di negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pada tahun 2030 emisi gas karbon dapat dikurangi. Dalam pemerintahan Biden selaku Presiden baru di Amerika Serikat, krisis iklim dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Biden juga membentuk kabinet atau badan khusus yang menangani permasalahan lingkungan, khususnya krisis iklim.

Sebelumnya, dalam masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah menjanjikan kepada rakyat Amerika Serikat mengenai komitmennya dalam menyelamatkan lingkungan dengan bergabung kembali ke Perjanjian Paris. Biden juga menyatakan bahwa goal yang ingin ia capai adalah Amerika Serikat bebas emisi karbon pada tahun 2050. Tindakan-tindakan ini menjadi bukti keseriusan Biden dalam menepati janjinya di masa Kampanye.

Tepatnya pada 19 Februari 2021 yang akan datang, Perjanjian Paris mulai berlaku bagi Amerika Serikat.[3] Perjalanan Biden dalam mengatasi permasahan krisis iklim tidak akan mudah. Pemerintahan era Trump yang sebelumnya mengutamakan komoditi batu bara dan gas, melibatkan banyak bisnis swasta yang kekuatannya dapat mempengaruhi kebijakan Joe Biden. Selain itu, suhu rata-rata bumi yang kian memanas akan berkontribusi dalam menyulitkan kebijakan yang diambil oleh Biden. Namun, dampak pandemi pada tahun 2020 mampu menurunkan kondisi suhu global sebanyak 10%. Dua kondisi kontraduktif di atas menjadi aspek penting pada kebijakan Biden dalam menangani krisis iklim.

  1. Nick Kilvert, https://www.abc.net.au/news/science/2021-01-24/biden-usa-paris-climate-agreement-climate-change/13081766, diakses pada 25 Januari 2021.
  2. Oliver Milman, https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/environment/2021/jan/20/paris-climate-accord–joe-biden-returns-us, diakses pada 25 Januari 2021.
  3. https://www.un.org/en/, diakses pada 28 Januari 2021.

Elsa Mulyani (2021)

0Shares
Categories: News

PCD Studies Center

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *