Oleh Amy Jesscia P (2021)

Dalam melihat One Child Policy yang berkaitan pada kebijakan kontrol populasi, hal tersebut dilakukan Tiongkok untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dimana pemerintah tiongkok menanggap semakin banyak populasi akan meningkatkan biaya kehidupan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok menimbulkan dampak sosial, seperti terjadinya seleksi jenis kelamin, pemaksaan aborsi, pembunuhan terhadap janin, dan pemaksaan sterilisasi secara tidak proporsional yang tentunya akan langsung berpengaruh terhadap kondisi perempuan tersebut. Tidak hanya itu, adanya keyakinan dimasyarakat Tiongkok akan anak laki-laki lebih yang  berharga daripada anak perempuan, sehingga terjadilah pertukaran anak perempuan karena dianggap tidak berguna. Menanggapi kepercayaan konvensional masyarakat Tiongkok ini, pemerintah memberikan sebuah langkah untuk mengimbangi kepercayaan ini melalui rancangan undang-undang yang menempatkan posisi perempuan setara dalam perkawainan dan undang-undang kepemilikian properti kepemilikan alat Ultrasound B untuk melakukan pengecekan jenis kelamin.

 Kebijakan One Child Policy secara tidak langsung memberikan tanggung jawab pada orang tua untuk memiliki anak laki-laki sehingga membuat anak perempuan menjadi tidak diharapkan kehadirannya. Kebijakan ini juga melarang kelahiran diluar izin otoritas pemerintah. Dalam mengimplemetasikan One Child Policy Tiongkok pun mengeluarkan aturan ketat  untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap kebijakan satu anak. Tidak hanya itu, ada studi-studi yang juga mempublikasikan kajian ilmiah demi mempromosikan kelahiran satu anak.

Kebijakan ini dilakukan dengan maksud untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak melihat makna sesungguhnya yang akan berdampak dalam jangka panjang.  Sehingga kondisi sosial menjadi hal yang kurang diperhatikan demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut pemerintah, kebutuhan populasi yang besar tidak dapat ditanggulangi jika tidak dikeluarkan kebijakan untuk membatasi angka kelahiran sehingga strategi pertumbuhan nasional akan mengalami hambatan dan akan berdampak pada munculnya permasalahan. Pemerintah mengatakan akan menjamin perencanaan kelahiran termasuk penggunaan alat-alat kontrasepsi, kontrol kelahiran dan pemeriksaan menstruasi, memaksa aborsi jika terjadi pelanggaran. Kondisi menjelaskan bahwa perempuan diperlakukan tidak proporsional ditambah adanya pemberlakukan beragam hukuman. Tidak hanya itu, akibat kemajuan teknologi, terjadi peningkatan pembunuhan janin di keluarga-keluarga setelah mengetahui jenis kelamin di  janinnya.

Namun, hal tersebut juga memberikan respon terhadap masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Lalu, pemerintah mengeluarkan kebijkan pengecualian, yaitu memperbolehkan pasangan-pasangan untuk memiliki lebih dari satu anak kepada orang tua yang memiliki anak cacat, pasangan yang tidak memiliki saudara selain anak-anak, pasangan yang anak pertamanya adalah perempuan, etnis minoritas diperbolehkan memiliki anak kedua dengan rentang waktu kelahiran yang sesuai dengan aturan pemerintah. Ternyata, kebijakan yang dilaksanakan tidak seimbang, terdapat kondisi yang berbeda di daerah  pedesaan dan wilayah perkotaan.

(Sumber : https://www.nationalreview.com/2019/11/chinas-holocaust-of-children/, Copyrights : Chicago Media Project/Amazon Studios)

Bila dilihat, kebijakan satu anak ini, merupakan pilihan-pilihan yang seharusnya menjadi pilihan pribadi setiap individu tetapi harus diambil alih oleh pemerintah. Rasanya ini bukan merupakan hal yang demokratis untuk dilakukan. Dapat dikatakan bahwa efektifitas ini berhasil dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan ekonomi, dengan terciptanya keterampilan yang lebih baik dengan populasi yang lebih berpendidikan  agar membawa Tiongkok pada tahap pertumbuhan yang lebih baik. Namun kebijakan One Child Policy tidak baik untuk jangka panjang. Kebijakan ini memberikan dampak yang tidak baik dengan adanya pembatasan kelahiran anak yang diberlakukan kepada pasangan-pasangan, terutama pada perempuan ketika perempuanjustru dikontrol akan kesehatan tubuh dan reproduksinya. Hal tersebut merupakan beban bagi perempuan, hal ini akan beresiko pada psikologis kaum perempuan di tiongkok dalam waktu jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintahTiongkok perlu mengakui hak atas pilihan sendiri terhadap tubuh sendiri, baik dalam mengambil keputusan mengenai reproduksi yang tentunya hal ini menyangkut pada hak asasi manusia serta merupakan sebuah keharusan moral dalam menentukan hak-hak mereka dengan bebas. Tentu, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap jumlah dan jarak anak-anak mereka. Baiknya kebijakan ini hanya merupakan sebuah himbauan atau peringatan saja terhadap masing-masing individu, tanpa harus dikenakan sanksi yang berat yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Dan tindakan yang dapat mengancam nyawa individu hingga berujung kepada kesehatan mental individu.

Keseluruhan opini dalam tulisan ini merupakan pandangan penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center

0Shares

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *