Oleh Elsa Mulyani

 Pembahasan mengenai sunat perempuan sudah berlangsung dalam waktu lama namun belum menemui titik akhir. Masih banyak perdebatan mengenai apakah praktik ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi atau merupakan bagian dari aturan budaya dan agama yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Meski (World Health Organization) WHO menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan praktik yang berbahaya dan dapat memberikan efek buruk baik pada psikis, kesehatan fisik, bahkan dapat mengakibatkan penyakit pada organ reproduksi, tetapi argumen tersebut tidak dapat diterima seluruh elemen masyarakat.

Jika melihat kembali ke belakang, praktik sunat perempuan telah berlangsung lama secara turun-temurun dibeberapa negara di dunia. Negara-negara yang melakukan praktik ini mayoritas berada di wilayah Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Praktik ini dalam beberapa budaya dianggap sebagai bentuk penyucian diri perempuan dan sebagai bukti bahwa mereka merupakan perempuan yang setia. Di wilayah Afrika, praktik ini bahkan dilakukan berbondong-bondong oleh perempuan dan tanpa dibawah paksaan pihak manapun. Di daerah Asia, khususnya negara-negara mayoritas muslim dan memiliki ideologi Islam, praktik sunat perempuan dilakukan atas anjuran agama. Sunat biasanya dilakukan pada saat perempuan masih balita. Namun dalam budaya Jawa, praktik sunat perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengontrol hasrat seksualnya karena dikhawatirkan akan melakukan tindakan perselingkuhan.

( Sumber : https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/majalah-47129228.amp)

Larangan mengenai sunat perempuan oleh PBB dan WHO ini dibuat dengan alasan bahwa praktik sunat perempuan dilakukan dengan cara melukai atau bahkan menghilangkan organ reproduksi perempuan yang esensial. Di beberapa negara, praktik sunat ini memotong bagian labia majora perempuan atau bagian klitoris. Bagi mereka, klitoris merupakan bagian yang paling sensitif dari organ reproduksi perempuan sehingga harus dihilangkan sebagian kecil atau sebagian besar. Tidak jarang dalam pelaksanaannya, praktik ini menimbulkan efek seperti pendarahan dan infeksi berkepanjangan. Maka atas dasar kasus-kasus tersebut, WHO menyatakan bahwa praktik sunat perempuan harus dihentikan dan disebutkan sebagai bentuk  pelanggaran HAM. WHO menyatakan bahwa praktik ini dengan sebutan Female Genital Mutilation (FGM) Penggunaan istilah mutilasi terdengar ekstrem bagi beberapa pihak, hal tersebut mengindikasikan bahwa praktik ini merupakan praktik yang kejam dan menghabiskan organ reproduksi perempuan. Dalam perjalanannya, setelah kata mutilasi mengalami protes, maka istilah tersebut diganti menjadi Female Genital Cutting (FGM).

Dalam budaya Indonesia, praktik sunat perempuan di Jawa dilakukan menggunakan alat tradisional seperti bambu. Seiring berkembangnya zaman, praktik ini mulai dilakukan menggunakan alat-alat seperti pisau steril dan dilakukan oleh bidan. Sementara dalam fundamentalis Islam, sesuai fatwa MUI, sunat perempuan diperbolehkan. Dalam aturannya, bagian yang dipotong merupakan selaput klitoris yang artinya hanya sebagian kecil dari klitoris. Praktik ini harus dilakukan oleh tenaga ahli seperti dokter, perawat, atau bidan. Lain halnya dengan Mesir, pemerintah Mesir pada Maret 2021 telah mengeluarkan hukum mengenai sunat perempuan. Praktik ini dilarang dan bagi pelaku yang melakukan FGM akan memperoleh hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Meskipun praktik ini memiliki banyak efek buruk, bukan berarti tindakan WHO dan PBB yang menempatkan praktik sunat perempuan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan yang benar. Pada praktiknya, terdapat beragam alasan mengapa praktik ini harus dilakukan. Terdapat dua sisi berlainan yang harus diperhatikan dalam praktik ini. Di satu sisi, praktik ini seperti yang dilakukan oleh budaya Jawa, dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi perempuan karena menganggap perempuan merupakan kelompok yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, seperti praktik di negara-negara wilayah Afrika Selatan, praktik ini dilakukan atas dasar sukarela dan merupakan bagian dari warisan budaya. Jika argumen WHO mengenai budaya ini dilarang karena memiliki dampak yang membahayakan kesehatan, budaya sunat perempuan bukan satu – satunya budaya yang demikian.

Keseluruhan opini dalam tulisan ini merupakan pandangan penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center

0Shares
Categories: Post

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *