Elsa Mulyani

(2022)

Saat ini, dunia sedang disibukkan dengan konflik Rusia-Ukraina yang meledak bulan Februari lalu. Dunia juga dikejutkan atas mendaratnya nuklir India di Pakistan yang diklaim sebagai ‘ketidaksengajaan’. Tahun 2022 dibuka dengan seluruh konflik keamanan. Indonesia juga tidak terlepas dari permasalahan di tahun ini yaitu dalam konteks ekonomi.

Membuka tahun ini, Indonesia menyatakan akan melakukan pelarangan ekspor bauksit mentah ke Uni Eropa. Regulasi ini bukan yang pertama, di akhir tahun 2021, Indonesia juga membuat peraturan serupa terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa. Pelarangan ekspor bijih nikel ini dibatasi dalam bentuk mentah demi kelangsungan sumber daya mineral yang semakin berkurang di Indonesia. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara pengeskpor bahan mentah, melainkan sudah mampu memasok barang jadi atau setengah jadi ke negara lain.

Seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah telah melalui proses pertimbangan sehingga mampu menghadapi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Salah satu resiko yang dihadapi Indonesia adalah adanya gugatan ke World Trade Organization (WTO) terkait regulasi tersebut. WTO hadir sebagai sarana yang mampu mendorong kerjasama dalam sektor perdagangan yang bebas pasar maupun tarif, tetapi tertib dan adil melalui pengaturan dan kesepakatan bersama. WTO merupakan perpanjangan dari General on Tariffs and Trade (GATT) yang didirikan pada tahun 1948.  Namun, GATT memiliki beberapa kelemahan, sehingga dibentuklah WTO pada 1 Januari 1995.

Regulasi pemerintah dalam melarang ekspor bijih nikel dimulai pada 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019. Kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari Uni Eropa, sehingga Indonesia digugat ke WTO. Namun, Indonesia tidak melihat gugatan Uni Eropa sebagai sebuah ancaman yang besar.

Sementara Uni Eropa juga memiliki kebijakan yang dianggap mendiskriminasi Indonesia, khususnya dalam komoditas kelapa sawit. Uni Eropa yang sedang melakukan kampanye terkait isu lingkungan, menempatkan komoditi kelapa sawit sebagai komoditi yang high-risk. Hal ini juga menjadi awal terkait kebijakan pelarangan impor sawit ke Uni Eropa. Kebijakan ini rencananya akan diuji coba dalam rentang waktu dua bulan dan Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II (RED II) juga akan diterbitkan dalam jurnal resmi Uni Eropa. Pengurangan impor sawit akan mulai dilakukan pada tahun 2024, sementara untuk pelarangan secara total akan mulai dilakukan pada tahun 2030. Alasan utama dilarangnya impor sawit dari Indonesia adalah karena prosesnya yang merugikan lingkungan, seperti melakukan deforestasi tanpa reboisasi. Selain itu, karena kelapa sawit telah dikategorikan sebagai komoditas beresiko tinggi dan Indirect Land Use Change (ILUC) yang tertuang di dalam RED II, maka kelapa sawit bukan merupakan bagian dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Kompleksnya hubungan Uni Eropa dan Indonesia memberikan tantangan bagi para pemikir HI “bagaimana kontinuitas masa depan hubungan keduanya dalam kerjasama dagang?”. Indonesia merupakan negara yang hasil alamnya melimpah ruah sehingga selalu menjadi negara yang diincar untuk dijadikan sebagai partner kerjasama.

Source: vibiznews.com

Source: vibiznews.com

Namun, Indonesia dengan latar belakang negara berkembang yang masih berpacu dengan ketertinggalan, baik dalam SDM maupun teknologi mengharuskan Indonesia untuk menambah devisa melalui aktivitas ekspor ke negara yang membutuhkan. Di sisi lain, Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional yang menaungi negara-negara maju, memiliki keunggulan dalam teknologi namun, sumber daya alam yang terbatas.

Hubungan keduanya jika dipandang dalam kacamata internasional, disebut sebagai sebuah hubungan yang saling ketergantungan (interdependence). Interdependensi didefinisikan sebagai sebuah hubungan timbal balik oleh aktor-aktor internasional dalam memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Adanya kerjasama tersebut tentunya melahirkan hubungan yang kompleks antar aktor tersebut.

Indonesia dan Uni Eropa berada dalam kondisi tersebut, baik RI-UE memiliki kebutuhan yang berbeda. Bagi Indonesia, Uni Eropa merupakan tujuan utama ekspor RI setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai sebuah organisasi supranasional yang menaungi 27 negara-negara besar, Uni Eropa merupakan pasar yang menjanjikan. Selain itu, Uni Eropa memiliki sistem custom union yang akan mendatangkan keuntungan jika Indonesia bisa memanfaatkannya dengan baik. Melalui sistem custom union, Indonesia bisa melakukan ekspor ke negara Uni Eropa lainnya jika berhasil menembus salah satu pasar negara anggota Uni Eropa

Sementara bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan negara eksportir dengan urutan ke-5 di ASEAN. Dalam komoditi bauksit, Indonesia memiliki 4% cadangan total global yang menempatkan Indonesia dalam posisi keenam. Uni Eropa melihat Indonesia sebagai sebuah negara eksportir yang mampu memenuhi kebutuhan negara-negara anggotanya.

Ketergantungan kedua aktor ini tidak terlepas dari konflik dan sengketa dagang yang mengharuskan pihak ketiga untuk ikut serta. Namun, terlepas dari itu semua sikap Indonesia merupakan bentuk sentimen terhadap Uni Eropa yang terkesan melakukan black campaign dan memuat regulasi yang merugikan Indonesia. Indonesia mulai menyadari bahwa kondisi bisa berbanding terbalik jika pemerintah dalam negeri mengetahui value yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia bukanlah eksportir utama bagi Uni Eropa. Namun, keberadaan Indonesia berperan penting dalam menunjang aktivitas komoditi dan produksi yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2021 mengalami defisit dari tahun sebelumnya dengan total US$1,80 miliar. Namun, hubungan keduanya jauh dari kemungkinan untuk berhenti bekerjasama dalam persoalan dagang. Selain faktor ketergantungan antara dua aktor ini, faktor pendukung lainnya yaitu kelihaian diplomasi Indonesia maupun Uni Eropa. Proses negosiasi sangat mempengaruhi keberlanjutan hubungan RI-Uni Eropa dalam perdagangan.

 

Seluruh pandangan dari tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares
Categories: Opinion

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *