Elisa Jirey Barus

(2022)

Berita dunia saat ini didominasi oleh perang Rusia dan Ukraina sehingga melupakan berita lain yang tidak kalah penting seperti berita mengenai Sri Lanka.  Negara kepulauan yang berbatasan dengan India ini sedang mengalami krisis ekonomi yang paling parah sejak mereka merdeka di tahun 1948. Krisis yang terjadi adalah naiknya harga kebutuhan pokok, langkanya bahan bakar, minimnya stok obat-obatan dan alat medis serta pemadaman listrik yang berlangsung hingga tiga belas jam yang mengakibatkan industri tidak berjalan dengan semestinya. Krisis ini sebenarnya terjadi akibat kesalahan pemerintah dalam menjalankan perekonomian negara dimana, pemerintah terus-menerus melakukan peminjaman keluar negeri untuk memperbaiki layanan publik, namun tidak  menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Ditambah masalah nasional yang menimpa Sri Lanka dari 2016 sampai 2019 juga turut mempengaruhi perekonomi mereka. Keterpurukan ekonomi ini semakin memburuk ketika pemerintah pada tahun 2019 memotong pemungutan pajak dari masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang terjadi justru tidak mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan menipisnya cadangan devisa negara sehingga, negara tidak mampu membayar tunggakan utang yang menumpuk dan tidak mampu mengimpor bahan bakar dan energi untuk digunakan di dalam negeri. Pandemi saat ini juga semakin memperburuk keadaan ekonomi negara ini karena keadaan global yang juga belum pasti. Keadaan Sri Lanka ini pun bisa disebut sebagai defisit kembar dimana, kondisi perdagangan atau ekspor impor dan kondisi anggaran negara sama-sama mengalami kerugian.

Krisis ekonomi ini akhirnya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat marah kepada pemerintahan, kemudian melakukan aksi demonstrasi besar sejak akhir Maret 2022. Demonstrasi besar ini terjadi dibeberapa wilayah di Sri Lanka yang mana masyarakat menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kroni-kroninya untuk mundur dari jabatannya. Pada 31 Maret 2022, masyarakat demonstrasi di dekat kediaman Presiden yang berakhir ricuh karena petugas melepas gas air mata dan beberapa hari berikutnya massa melakukan demonstrasi lanjutan di kediaman Perdana Menteri, namun aksi ini bisa dihentikan oleh petugas. PM kemudian memberlakukan jam malam dan menerapkan status darurat nasional serta membatasi akses media sosial untuk mencegah demonstrasi semakin melebar, namun nyatanya upaya ini tidak berhasil menahan gelombang demonstrasi. Keputusan PM terlihat sebagai upaya pembungkaman dan pembatasan komunikasi agar dunia tidak dapat melihat perkembangan yang terjadi dan hal ini ini ditentang oleh banyak pihak sehingga, tuntutan agar Presiden dan PM mundur semakin kuat dari hari ke hari. Menyadari situasi yang semakin memburuk ini, jajaran menteri Sri Lanka akhirnya memutuskan untuk mundur secara bersamaan, termasuk beberapa anggota keluarga Rajapaksa dan beberapa anggota koalisi pemerintahan di parlemen, dan menarik dukungan mereka kepada Perdana Menteri dan Presiden. Penarikan dukungan ini menimbulkan krisis politik karena pemerintahan tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Namun, Presiden dan Perdana Menteri sendiri enggan untuk mundur dan berencana membentuk koalisi yang baru, tetapi oposisi dan masyarakat menolak rencana ini dan menginginkan mereka tetap mundur. Hal ini membuat rakyat Sri Lanka semakin marah dan terus menggelar demonstrasi yang terkadang berubah menjadi kericuhan karena tindakan represif dari pihak keamanan.

Hal yang menarik dalam politik negara ini adalah pemerintahan Sri Lanka selama tujuh belas tahun terakhir dikuasai politik dinasti keluarga Rajapaksa. Keluarga ini menjadi keluarga terpandang sejak Mahinda Rajapaksa, yang kala itu menjabat menjadi Presiden Sri Lanka di tahun 2005, berhasil memberantas pemberontakan Tamil pada tahun 2009 sehingga, dia dianggap pahlawan oleh kelompok mayoritas Sinhala. Jejak politik yang ditinggalkan Mahinda Rajapaksa berhasil menaikkan status sosial keluarga tersebut di Sri Lanka sehingga, mereka tetap bisa melanggengkan kekuasaan sampai saat ini. Bahkan Mahinda kembali ke dalam pemerintahan sebagai Perdana Menteri karena adiknya Gotabaya menjabat sebagai Presiden. Salah satu saudara mereka yang lain juga menjabat sebagai Menteri Irigasi dan Menteri Keuangan. Keturunan mereka juga menduduki jabatan sebagai Menteri Muda Urusan Pertanian dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Fenomena dinasti politik seperti ini adalah hal yang lumrah terjadi, meskipun sekarang hampir seluruh negara menganut sistem demokrasi. Bahkan di Indonesia sendiri masih banyak terjadi hal seperti ini apa lagi pada saat pemilihan umum terakhir. Mari kesampingkan hal itu, praktik dinasti politik ini justru penanda bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik karena proses pemilihan pemimpin hanya berdasarkan subjekifitas orang tertentu dan karena hubungan kekeluargaan yang dimiliki dengan pemimpin saat itu. Sehingga, praktik ini bisa dilihat sebagai kemunduran dari perkembangan peradaban manusia dalam bidang politik.

Tumpukan utang negara yang membebani keuangan Sri Lanka saat ini juga berasal dari kepemimpinan Mahinda. Kala itu, Sri Lanka berutang pada Tiongkok untuk proyek pembangunan, namun tidak memberikan dampak positif. Akibatnya utang tersebut malah membebankan keuangan negara. Pada tahun 2017, Pelabuhan Hambantota diambil alih kepemilikannya oleh Tiongkok karena pemerintah Sri Lanka tidak mampu membayar utang kepada Tiongkok. Meskipun sudah kehilangan pelabuhan, Presiden Gotabaya malah mengajukan restrukturisasi pembayaran utang luar negeri mereka pada Januari 2022 kemarin. Utang luar negeri kepada Tiongkok sendiri diperkirakan lebih dari 5 miliar dollar AS. Padahal bantuan dana dari Tiongkok kepada negara berkembang ini dianggap oleh negara-negara barat sebagai jebakan utang yang dengan sengaja mengincar negara kecil, walaupun Beijing selalu membantah tuduhan ini. Bisa dilihat ketergantungan Sri Lanka yang seperti tidak belajar masalah peminjaman uang dengan Tiongkok dari hilangnya hak mereka atas Pelabuhan Hambantota. Sepertinya, dukungan dana dari Tiongkok ini disebabkan posisi Sri Lanka yang memegang peran penting dalam peta rencana Belt Road Initiative (BRI) milik Tiongkok, sehingga Sri Lanka masih optimis berhubungan dengan negeri panda itu.

Selain berkomunikasi dengan Tiongkok, pemerintah Sri Lanka sendiri saat ini sedang berusaha  menghubungi IMF dan meminta bantuan dari negara tetangga untuk memulihkan keadaan di sana. Padahal, negara-negara di kawasan Asia Selatan juga sedang berjuang menghadapi inflasi dan masalah ekonomi di masing-masing negara. Sedangkan IMF sendiri menyampaikan bahwa mereka siap memberikan bantuan, namun tampaknya belum ada kesepakatan langsung antar IMF dan Pemerintah Sri Lanka hingga tulisan ini dibuat dan mereka masih memantau keadaan internal negara tersebut. Kegagalan dalam perencanaan dan pembayaran utang ini, pada akhirnya membuat pemerintah Sri Lanka mengumumkan negara mereka telah gagal membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dollar AS. Menarik untuk dinantikan tindakan seperti apa yang akan dilakukan negara besar ataupun India sebagai negara tetangga untuk membantu negara ini keluar dari krisis.

Seluruh pandangan dari tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares
Categories: Opinion

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *