Siti Zaimatun Nabila

(2022)

Sudah tiga tahun lebih sejak kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Sudah selama itu pula manusia mengalami krisis di berbagai bidang, baik itu kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Satu-persatu protes terus berdatangan dari masyarakat ke pemerintahan di masing-masing negara, menuntut penyelesaian atas krisis kemanusiaan yang mereka hadapi, karena hak-hak mereka sulit untuk terpenuhi di masa pandemi. Pemenuhan hak-hak asasi manusia ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari pencapaian human security (Simanjuntak, 2020).

Mari kita sedikit menelaah kembali apa itu human security. Terdapat dua aspek dari human security, yaitu: (1) rasa aman dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan; (2) perlindungan dari gangguan yang muncul secara mendadak dan menyengsarakan manusia seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan lainnya (UNDP, 1994, p. 23). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa human security merupakan sebuah konsep keamanan di mana manusia dapat merasa aman serta terhindar dari berbagai bentuk ancaman dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara itu, pandemi COVID-19 mengakibatkan sebaliknya, manusia tidak merasa aman dalam beraktivitas karena adanya ketakutan penularan penyakit, kekhawatiran atas penghasilan dan biaya makan karena sektor ekonomi yang ditutup, dan lain sebagainya. Dengan keadaan krisis keamanan yang dirasakan masyarakat, kondisi negara juga menjadi tidak stabil sehingga keamanan nasional menjadi terganggu (Fitrah, 2015).

Permasalahan yang dihadapi negara-negara di masa pandemi adalah terfokusnya pembentukan kebijakan pada aspek yang dapat menyelesaikan, atau setidaknya meminimalisasi, keresahan dan ketakutan dalam masyarakat mengenai kehidupan mereka saat ini. Bukan hanya persoalan krisis kesehatan, covid-19 juga mengakibatkan krisis dalam berbagai bidang lainnya. Kehilangan pekerjaan atau sumber mata pencaharian dan kekhawatiran atas kelangsungan hidup merupakan dua masalah yang dihadapi oleh manusia saat ini. Bagaimana negara dapat mengatasi hal ini? Atau, apa strategi yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam berupaya menyelesaikan permasalahan ini? Dua pertanyaan itu cukup menggambarkan seberapa besar urgensi human security di masa seperti sekarang ini.

Studi Kasus: Covid-19 di Jepang

Jepang merupakan negara maju dengan populasi yang cukup tinggi sehingga resiko penyebaran virus corona juga cukup tinggi. Akan tetapi, pemerintah Jepang berhasil dalam menekan angka persebaran tersebut dengan sigap melakukan kebijakan pelacakan warga dan pasien positif. Lebih jauh lagi, pemerintah Jepang memiliki beberapa kebijakan lainnya dalam sektor kesehatan yang cukup mumpuni, yaitu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja tenaga medis, melakukan government procurement untuk 16 juta masker bedah ke institusi medis yang diprioritaskan dan 20 juta masker kain khusus yang didistribusikan ke tempat-tempat yang beresiko tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan fasilitas rumah sakit, dan sebagainya (Simanjuntak, 2020). Pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah yang memprioritaskan keamanan manusia melalui sektor kesehatan, di mana pemerintahnya secara langsung mengedepankan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya krisis kesehatan yang lebih buruk, memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga medis dan masyarakat. Terlihat bahwa human security menjadi konsep yang terimplementasikan oleh pemerintahan Jepang melalui prioritasnya dalam melindungi kesehatan masyarakatnya.

Sementara itu, dalam bidang perekonomian, Jepang tidak kalah kewalahan jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat ekspor yang tinggi dengan kebijakan lockdown negara-negara lain sebagai pengimpornya menjadikan ekonomi Jepang menurun secara signifikan, ditambah lagi dengan konsumsi domestik yang juga mengalami penurunan drastis. Begitu pula dengan sektor pariwisata, meski Jepang tidak menetapkan lockdown di negaranya, namun negara-negara lainnya menetapkan lockdown yang menyebabkan menurunnya jumlah turis asing ke Jepang hingga hampir 50%. Kebijakan karantina 14 hari juga mungkin menjadi penyebab dari sepinya turis asing yang masuk ke Jepang (Embassy of Japan, 2020). Dalam menangani keadaan ekonomi tersebut, pemerintah Jepang berupaya untuk memberikan bantuan ekonomi kepada para pelaku usaha individu, kecil, dan menengah, serta memberikan bantuan sosial kepada penduduk yang tercatat resmi di Jepang, dimulai pada akhir Mei 2020 (Simanjuntak, 2020). Dapat terlihat bahwa upaya yang dilakukan Jepang dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya juga merupakan salah satu pengimplementasian dari mengedepankan human security, terutama sumber daya manusia yang ada di negaranya.

Kesulitan dalam Penerapan Human Security

Penerapan human security dalam kebijakan-kebijakan negara nyatanya tidak semudah itu untuk diimplementasikan. Masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang menjadikan hadirnya individu-individu dengan sifat bahkan kebutuhannya berbeda-beda. Jika pun pemerintah menjalankan kebijakan dengan berdasar pada konsep human security, yang lagi-lagi harus diperhatikan adalah bagaimana konsep tersebut diimplementasikan secara tepat sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan masyarakat menengah ke bawah yang sulit untuk mengakses beberapa aspek seperti informasi dan fasilitas kesehatan yang diberikan (Syauket & Thamrin, 2021).

Contoh yang nyata terkait kesulitan ini adalah penerapan protokol kesehatan di Indonesia. Penggunaan masker dan keharusan vaksinasi dipandang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Padahal, penetapan tersebut merupakan serangkaian upaya untuk pencegahan krisis kesehatan yang lebih luas lagi.

Yang baru-baru ini terjadi, ketika Presiden Jokowi kembali meminta masyarakat untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan pada bulan Juli lalu dengan mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, setelah sebelumnya memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker di ruangan terbuka pada Mei 2022. Ini menghasilkan sudut pandang negatif baru dari beberapa masyarakat, dengan anggapan bahwa pemerintah ‘labil’ dalam situasi ini. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa penetapan yang dilakukan berkesesuaian dengan situasi penanganan pandemi itu sendiri, terdapat perbedaan ketika situasi sedang stabil dan tidak terkendali. Dari kontradiksi ini, dapat dipahami seberapa sulit mencapai human security bagi semua orang.

Kini, belum selesai permasalahan COVID-19, sudah muncul kasus kesehatan lain, Monkeypox Virus, di beberapa negara asing. Jika tidak ditangani, bisa jadi akan menimbulkan krisis keamanan lainnya bagi masyarakat.

Selain itu, human security juga perlu mendapatkan atensi lebih dari segala pihak. Karena terkadang, konsep Human security masih sering terabaikan dan terkesan kurang penting, terutama dalam hubungan antar negara yang kerap kali memprioritaskan kepentingan nasional yang cenderung hanya berfokus kepada negara sebagai satu kesatuan saja, sehingga melupakan keamanan manusia yang perlu diukur dari rasa aman yang diperoleh masyarakat baik secara individual maupun komunitas. Kondisi pandemi sekarang ini, meski membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi negara maupun masyarakatnya, dapat menjadi momentum yang mampu menegaskan kembali bahwa human security memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara.

Seluruh pandangan dari tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares
Kategori: Opinion

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *