Hari Novar

(2022)

Pada tanggal 7-8 November 2022 telah dilaksanakan COP27 di Sharm El Sheick, Mesir. Conference of Parties (COP) merupakan konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bertujuan mendorong negara-negara dunia untuk bekerja sama melawan perubahan iklim. Lembaga ini didirikan pada tahun 1992 agar negara punya arah jelas untuk mengontrol emisi gas rumah kaca yang merusak kehidupan di bumi. Tahun itu juga menjadi COP pertama yang dihadiri oleh 154 negara peserta UNFCCC. Saat ini UNFCCC sudah memiliki 196 negara peserta, COP diselenggarakan setiap tahun dengan negara tuan rumah yang berbeda-beda. Setiap COP menghasilkan beberapa perjanjian international seperti Perjanjian Paris.

PERJANJIAN PARIS DAN KESEPAKATAN COP26 GLASGOW

Mathew Hoffmann, Profesor Ilmu Politik dan Co-Director Envinronmental Governance Lab, University of Toronto, Kanada, dalam artikelnya mengatakan bahwa substansi utama Perjanjian Paris adalah adanya target bersama negara-negara untuk menahan laju suhu bumi agar tak melebihi 1,5° celcius pada 2030. Sejauh ini ilmuwan sepakat suhu bumi semakin panas 1,1° celcius sejak 1850-an (Maqoma, 2022).

Pada perjanjian ini, para peserta diwajibkan untuk membuat pengendalian emisi gas rumah kaca di masing-masing negara. Selain itu, negara-negara maju berkewajiban untuk mengucurkan pendanaan ke negara-negara belahan bumi selatan yang mayoritas negara berkembang. Ini merupakan salah satu pasal yang paling banyak menuai pro kontra, banyak negara maju yang menolak kebijakan ini padahal merekalah yang bertanggung jawab atas sebagian besar polusi di muka bumi.

Kesepakatan Glasgow menyepakati untuk mengakhiri penggunaan batu bara yang menjadi penyebab terlepasnya karbon dioksida beserta gas-gas lainnya ke atmosfer. Selain itu, kesepakatan Glasgow juga menyepakati untuk mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tiap negara pada 2022. Terakhir, panitia COP26 mengklaim kesepakatan Glasgow telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya dalam mengenali dan mengatasi kerugian dan kerusakan dari dampak perubahan iklim yang ada. Salah satunya adalah desakan kepada negara maju menyediakan pembiayaan adaptasi krisis iklim 2025 untuk negara berkembang (Forest Digest, 2022).

INDONESIA PADA COP27 SHARM EL SHEIKH, MESIR

Apabila melihat kesepakatan Glasgow, bagi Indonesia menjadi penting karena menyangkut dua dampak krisis iklim yaitu pemakaian energi fosil dan deforestasi. Kombinasi keduanya menyumbang 80% emisi global sedangkan di Indonesia sendiri menyumbang 71% emisi karbon. Di Indonesia dua hal ini masuk dalam izin pinjam pakai kawasan hutan, yang mana merupakan kewenangan Menteri Siti Nurbaya. Penambangan batu bara di kawasan hutan memerlukan izin ini sehingga, dampak deforestasi makin parah karena menghasilkan emisi berlipat-lipat akibat pembakaran batu bara.

Berlatar belakang dengan pesan Indonesia pada kesepakatan Glasgow, Indonesia melalui wakil presiden K.H Ma’ruf Amin memberikan 3 poin penting yang perlu dilakukan oleh negara-negara di dunia. Pertama, menegaskan KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu. Kedua, implementasi tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab setiap negara memiliki potensi dan keterbatasan yang berbeda-beda. Ketiga, Indonesia memaparkan aksi-aksi konkret seperti investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim dan meningkatkan target penurunan emisi (Wapresri, 2022).

Dari 3 poin penting national statement yang disampaikan oleh wapres di atas, poin pertama harus benar-benar direalisasikan karena kesepakatan KTT yang lama tidak memberikan dampak yang signifikan. Kemudian, ditambah lagi kesepakatan baru dari COP 27 sehingga negara anggota akan mendapatkan beban pekerjaan ekstra. Pada poin ke dua, penulis setuju dengan hal tersebut tetapi kurang setuju pada poin ke tiga. Menurut penulis apabila kita mengacu pada poin ke tiga, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia justru bertentangan dan malah mengalami kemunduran. Indonesia pernah mencoba mengambil pilihan infrastruktur listrik bertenaga gas untuk menggantikan batu bara. Namun, gas tidak memberikan solusi yang manjur, karena tetap saja akan berdampak pada buangan gas rumah kaca.

Selain itu, proyek lumbung pangan nasional yang digaung-gaungkan pemerintahan saat ini yaitu Food Estate meninggalkan berbagai polemik dan resistensi dari berbagai kalangan khususnya masyarakat. Proyek yang digagas sejak zaman Soeharto ini tidak pernah menemukan keberhasilan tetapi kembali dilakukan di era pemerintahan Jokowi seakan-akan pemerintah tidak belajar dari pengalaman. Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Proyek Food Estate membutuhkan banyak lahan, tanah seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah dialihfungsikan sehingga berakibat pada hilangnya ekosistem hutan di Kalimantan serta mempercepat bencana iklim. Penulis menyimpulkan proyek ini tidak melalui kajian yang mendalam pada lahan yang telah ditentukan, karena mayoritas lahan yang menjdi proyek pangan ini adalah tanah gambut yang tidak bisa ditumbuhi tanaman pangan dsb. Tampaknya hal ini juga merupakan cara pemerintah untuk memberikan akses kepada investor dengan mengalihkan lahan bekas Food Estate ke HTI bahkan ke perkebunan sawit.

Fakta di atas hanya sebagian dari kemunduran komitmen pemerintah dalam penurunan emisi karbon yang sering acap kali dilontarkan pada forum-forum international salah satunya COP. Ada banyak lagi seperti, pemberian izin pertambangan emas di Sangihe, pembukaan pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan dipertahankan hingga tahun 2050, dan lainnya. Ini menjadi cerminan pemerintah Indonesia tidak serius dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan ancamanan perubahan iklim.

COP27 2022 DENGAN KONTROVERSINYA

Forum international sekelas COP 27 harusnya menjadi ajang bagi pimpinan negara atau non-negara untuk menunjukkan bukti-bukti atas komitmen yang telah disepakati bersama. Alih-alih forum yang memberikan dampak signifikan pada masa depan dunia, pelaksanaan COP27 malah menciderai bahkan memunculkan sikap pesimistis & skeptis pada forum ini seperti yang pertama, sponsor utama dari COP27 ini adalah Coca-Cola. Sebagaiamana yang disampaikan oleh Koordinator Break Free from Plastic, Emma Priestland, bahwa selama 4 tahun mereka menemukan Coca-Cola sebagai pencemar plastik terbesar dan teratas di dunia. Kejadian ini juga mengejutkan sebab perusahaan yang bergantung dengan industri bahan bakar fosil diizinkan untuk mendanai pertemuan iklim (Laville, 2022).

Apabila ditarik ke belakang, pada COP26 di Glasgow telah diadakan petisi untuk mengakhiri pendanaan dari perusahaan penyumbang emisi karbon yang besar pada forum-forum dunia yang dimulai dengan memasukan Coca-Cola ke dalam daftar hitam. Selain Coca-Cola, pada tahun yang sama Unilever juga ikut andil dalam mendanai COP26 Glasgow, ini menunjukkan negara bahkan UNFCC tidak berdaya dihadapan perusahaan.

Kedua, adalah masuknya Hill + Knowlton dalam COP27 sebagai agensi dan konsultan pada forum ini. Hill + Knowlton merupakan perusahaan konsultan dan agensi yang memiliki 80 kantor di dunia. Perusahaan ini ditunjuk oleh pemerintah Mesir untuk membantu penyelenggaraan COP27, hal ini sangat bertentangan dengan semangat COP27 karena The Union of Concerned Scientists (UCS) salah satu NGO yang bergerak pada advokasi mengatakan bahwa, Hill + Knowlton memiliki hubungan erat dengan klien-klien mereka yang memiliki bisnis membakar & menggali tambang batu baru, minyak dan gas seperti Exxonmobil, Shell, Chevron & Saudi Aramco bahkan hal ini mendapat kecamanan dari sekjen PBB Antonio Guterres (Webster & Amin, 2022).

Kontroversi ini berlanjut dengan dibatasinya kebebasan hak masyarakat sipil secara sistematis seperti intimidasi terhadap CSO, peningkatan biaya akomodasi, pembatasan ruang berkumpul dan penundaan visa bagi pendatang, ini diperkuat dengan release yang dipublikasi oleh UN “Egypt: UN experts alarmed by restrictions on civil society ahead of climate summit”.

Terakhir, COP27 ini tidak lebih dari greenwashing yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti perusahaan, investor dan lembaga keuangan. Kedepan harusnya dilakukan tinjuan terhadap komitmen net-zero sehingga adanya ketetapan standar baru oleh pihak non-negara. Selain itu, transformasi harus dilakukan atas komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan akuntabilitas negara-negara peserta COP 27, karena apabila tidak dilakukan hal tersebut maka cita-cita Persetujuan Paris hanyalah angan-angan belaka.

Seluruh pandangan dari tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares
Kategori: Opinion

1 Komentar

Nuskan Syarif · Desember 5, 2022 pada 11:05 am

Pengetahuan dan ilmunya sangat berguna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *