Adrian Aulia Rahman

(2022)

Integrasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara yang termanifestasi dalam Bangkok Declaration pada 1967, terwujud dengan berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). ASEAN dibentuk atas prakarsa beberapa negara di Asia Tenggara yang secara politik dan ekonomi dominan di kawasan, di antaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (Britannica, 2022). Sebagaimana kita ketahui, ASEAN didirikan di tengah situasi kondisi politik dunia yang sedang berada dalam konfrontasi tajam dan terpolar, yang dikenal dengan perang dingin sehingga ASEAN berdiri di tengah tantangan politik global yang tidak mudah pada saat itu.

ASEAN berkembang menjadi organisasi yang semakin terbuka dengan keanggotaan yang meluas terutama pasca perang dingin usai. Aksesi keanggotaan beberapa negara, diantaranya Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999) (Choiruzzad, 2014), membuat ASEAN menjadi salah satu organisasi kawasan yang memiliki pengaruh signifikan terutama di Asia. Bahkan belum lama ini Timor Leste resmi diakui sebagai anggota ASEAN ke sebelas yang merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN di Kamboja pada 11 November lalu (CNN, 2022). Lantas kemudian timbul pertanyaan, apa yang akan dan bisa dilakukan ASEAN dengan sebelas anggotanya terkait dengan kerjasama regional dan lebih jauh lagi dalam mengarungi dinamika politik Indo-Pasifik? Saya akan menuangkan opini pribadi saya dalam tulisan ini.

Indo-Pasifik dan Realita Politik Abad 21

Istilah Indo-Pasifik pada dasarnya merupakan sebuah abstraksi untuk mengotakkan suatu tatanan geopolitik. Kemunculan awalnya dilatari oleh munculnya kata “Indo-Pacific Strategy” yang digunakan oleh Guurpet S. Kurana seorang Direktur Eksekutif The New Delhi National Marine Foundation. Apabila kita melacak akar historisnya, seorang ahli politik Jerman bernama Karl Haushover pada tahun 1920 menggunakan istilah Indo-Pasifik dalam karya tulisnya yaitu “Indopazifishen Raum” (Herindrasti, 2019). Lama sebelum Haushover, pada abad ke 19, Alfred Thyer Mahan menulis sebuah tulisan berjudul The Influence of Sea Power upon History: 1600-1783, yang berisikan pandangannya tentang perebutan dominasi ekonomi-politik dan militer di laut yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik dewasa ini (Yadav, 2022).

Pandangan terhadap kemunculan istilah Indo-Pasifik dalam diskursus politik global memang mengundang perdebatan. Muncul beberapa pertanyaan fundamental, apakah kemudian istilah Indo-Pasifik ini secara pasti dan mutlak merujuk pada kumpulan negara-negara yang tepat diapit oleh Samudra Hindia dan Pasifik? Ataukah Indo-Pasifik sendiri merujuk pada suatu bentuk baru kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia era Donald Trump untuk menekan pengaruh geopolitik Tiongkok sebagaimana penjelasan Kuni Miyake selaku Presiden Foreign Policy Institute? Atau justru Indo-Pasifik ini merujuk pada pembentukan poros kerjasama baru antara Australia, India, Jepang dan negara bagian Hawaii AS, sebagaimana gagasan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Perdebatan mengenai Indo-Pasifik sejatinya dapat kita sederhanakan dengan cara melihat kerjasama politik-militer antara Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia. Kerjasama keempat negara tersebut terwujud dengan terbentuknya Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). Keberadaan QUAD bisa dibaca secara geopolitik dan geostrategis sebagai sebuah upaya kolektif untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat secara politik tidak ingin kehilangan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik sehingga merasa perlu untuk membendung laju pengaruh Tiongkok. India dan Jepang, yang secara ekonomi politik memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan berkepentingan untuk membendung masifnya pengaruh Tiongkok, begitupun dengan Australia. Sehingga, tidak heran apabila QUAD disebut-sebut sebagai NATO-nya Asia.

Dalam pertemuan QUAD di Tokyo pada bulan Mei 2022 lalu, fokus utama ditujukan pada menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, inklusif dan tangguh sebagaimana termaktub dalam Quad Joint Leaders’ Statement. Poin substansial lainnya dalam pertemuan QUAD di Tokyo ini adalah komitmen keempat negara untuk mempertahankan status quo, dan menghalau semua pihak yang ingin mengubah status quo (Whitehouse.gov, 2022). Pernyataan ini hemat saya, merupakan sebuah manuver politik terselubung Amerika Serikat yang memanfaatkan QUAD untuk mengukuhkan dominasi politiknya di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik bisa dan harus dikatakan bebas dan inklusif jika status quo, yakni hegemoni AS dengan bantuan sekutunya tetap kokoh, dan ambisi geopolitik Tiongkok bisa ditekan.

Indo-Pasifik dalam realita politik dewasa kini, menurut saya tidak terlepas dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kemungkinan hilangnya dominasi politiknya di kawasan Asia. Sehingga, Amerika berusaha menggembar-gemborkan suatu tatanan geopolitik imajiner yakni Indo-Pasifik yang bisa membawanya dalam dinamika politik Asia, terlebih didukung secara geografi dengan terkoneksinya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Namun terlepas dari logika politik dan strategis apa yang melatari terbentuknya, Indo-Pasifik telah ramai dibicarakan dalam studi hubungan internasional, terutama terkait dengan realita politik kawasan.

Tidak pula dapat dilupakan bahwa dalam tatanan geopolitik yang disebut Indo-Pasifik, terdapat suatu organisasi kerjasama regional yang lebih nyata secara struktural, yaitu ASEAN. ASEAN mau tidak mau turut serta terlibat dalam dinamika politik Indo-Pasifik. Eksistensi ASEAN diuji dengan semakin dinamisnya politik global dan kawasan, dalam konteks ini di Indo-Pasifik, yang kadangkala sulit ditebak. Lantas bagaimana peran dan sikap politik ASEAN dalam menjaga marwah organisasinya dan menjalin konektivitas dalam lingkup politik Indo-Pasifik?

ASEAN dalam Pusaran Geopolitik Indo-Pasifik

Pembahasan mengenai Indo-Pasifik dalam lingkungan internal ASEAN, pernah beberapa kali diselenggarakan. Pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengadakan forum pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-51 dan Post Ministerial Conference ke-19 untuk membicarakan mengenai konsep Indo-Pasifik. Lebih jauh lagi, Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN ke 32 dan 33 menekankan akan pentingnya ASEAN untuk menjalin kerjasama yang inklusif, transparan, dan terbuka di kawasan Indo-Pasifik (Herindrasti, 2019).

Gagasan Presiden Jokowi di KTT ke 33 ASEAN tentang perlunya membangun kerjasama Indo-Pasifik, terwujud nyata dalam KTT ke 34 ASEAN dengan disepakatinya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Pandangan bersama ASEAN tentang Indo-Pasifik (AIOP) ini merupakan sebuah kesepakatan pandangan yang dipublikasikan, mengenai bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional di Asia memandang realita politik Indo-Pasifik yang diwarnai oleh rivalitas politik, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat (Roza, 2019). Sebagaimana telah saya singgung, bahwa Indo-Pasifik secara politik merupakan sebuah ruang baru bagi perebutan dominasi antara kekuatan-kekuatan besar, seperti Amerika, Tiongkok, India, Jepang dan Australia.

Dengan adanya AOIP jelaslah sudah bahwa ASEAN tidak mungkin mengeliminasi diri di tengah realita politik Indo-Pasifik yang kian nyata. Dalam hal ini, Indonesia harus memiliki peranan yang signifikan mengingat estafet presidensi ASEAN 2023 mendatang dimandatkan kepada Indonesia. ASEAN harus proaktif menjalankan perannya sebagai organisasi regional yang tangguh dan independen dengan kuatnya kerjasama antar negara anggota.

Dalam dinamika politik Indo-Pasifik, saya berpendapat bahwa ASEAN harus senantiasa menempatkan diri sebagai organisasi yang independen secara politik, tanpa ada intervensi dari kekuatan besar manapun yang berkepentingan di Indo-Pasifik. Hal ini bukan berarti ASEAN harus pasif dan isolasionistis, tetapi dasar rasionalitas kebijakan yang dikeluarkan harus dilandaskan pada kesepakatan demokratis negara anggota tanpa ada lobi kepentingan dari pihak manapun. Namun tentu saja, ASEAN harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan negara-negara mitra kerjasama, seperti Amerika, Tiongkok, India, Jepang, Australia dan bahkan Rusia.

Persoalan penting lainnya menurut saya adalah ASEAN harus senantiasa memperjuangkan nilai egalitarianisme dan multilateralisme dalam percaturan politik di Indo-Pasifik. Kerja sama yang terjalin di Indo-Pasifik harus selalu didasarkan pada kesetaraan dan kerja sama mutualistik, yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan di seluruh aspek kehidupan. Ambisi hegemoni di kawasan Indo-Pasifik dari negara manapun harus bisa dibendung, terlebih apabila ambisi tersebut berpeluang besar mendatangkan konflik yang signifikan dan berkepanjangan.

Secara Geopolitik ASEAN adalah titik sentral Indo-Pasifik, sehingga harus memiliki peranan yang signifikan dalam dinamika politik Indo-Pasifik. ASEAN dipandang sebagai kunci krusial dalam peta politik di Indo-Pasifik. Sehingga, tidak heran apabila negara-negara besar yang berkepentingan seperti Tiongkok dan Amerika mengincar dukungan politik ASEAN untuk legitimasi hegemoninya. Namun kembali lagi, ASEAN harus selalu independen dan tetap menjadi stabilisator kawasan.

Kesimpulannya adalah Indo-Pasifik muncul sebagai gagasan geopolitik dalam diskursus politik global yang di dalamnya terdapat perebutan hegemoni dan kepentingan negara-negara besar seperti India, Jepang, Australia, terlebih Amerika dan Tiongkok. Dalam melihat realita ini, ASEAN sebagai jantung Indo-Pasifik harus memiliki peranan yang signifikan menjaga kestabilan kawasan dengan berdasarkan pada nilai-nilai egalitarianisme, multilateralisme dan inklusivitas. Relevansi ASEAN sebagai organisasi kawasan diuji dengan mampu atau tidaknya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tangah rivalitas yang tidak terelakkan.

Seluruh pandangan dari tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak merepresentasikan PCD Studies Center.

0Shares
Kategori: Opinion

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *